Detail Berita

Home   /   Detail Berita

06 Mar

2025
Universitas Andi Djemma Palopo Perkenalkan Kebijakan Baru Pemberian Dispensasi BPP dan SPP bagi Mahasiswa Berprestasi

UNANDA - Universitas Andi Djemma (UNANDA) telah secara resmi menetapkan kebijakan baru yang memberikan dispensasi pembayaran biaya kuliah bagi mahasiswa berprestasi, khususnya ditujukan untuk mahasiswa pascasarjana dan alumni yang melanjutkan pendidikan di institusi tersebut.

Kebijakan ini diresmikan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 056/UM.18/023/I/2025, yang ditandatangani oleh Rektor UNANDA Dr. Ir. Annas Boceng, M.Si. pada tanggal 5 Maret 2025, setelah rapat pimpinan universitas yang diadakan sehari sebelumnya.

Menurut dokumen resmi tersebut, sistem dispensasi pembayaran biaya kuliah menawarkan beberapa tingkatan dukungan finansial:

- Mahasiswa berprestasi terbaik tingkat universitas akan menerima dispensasi sebesar 50% dari Biaya Pengembangan Pendidikan (BPP) selama empat semester dan pengurangan 50% untuk Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP).

- Mahasiswa berprestasi terbaik tingkat program studi memenuhi syarat untuk dispensasi sebesar 50% dari pembayaran BPP selama satu tahun akademik (dua semester) dan pengurangan 50% pada pembayaran SPP.

- Alumni UNANDA akan memenuhi syarat untuk dispensasi sebesar 25% dari pembayaran BPP selama empat semester, dengan syarat dapat memenuhi kuota 15-20 mahasiswa per program studi untuk membentuk satu kelas lengkap.

Kebijakan tersebut menguraikan prosedur yang jelas untuk implementasi, yang mengharuskan pimpinan pascasarjana untuk mengusulkan nama-nama mahasiswa pascasarjana yang memenuhi syarat kepada Rektor dengan dokumentasi pendukung, termasuk Surat Keputusan Mahasiswa Berprestasi dan Piagam Penghargaan.

Rektor menyatakan bahwa proses verifikasi akan dilakukan melalui Wakil Rektor II Bidang Perencanaan dan Keuangan, memastikan kepatuhan dengan standar administrasi keuangan universitas.

Universitas berhak mencabut dispensasi pembayaran BPP dan SPP jika penerima melanggar peraturan universitas, berdasarkan rekomendasi dari Komisi Disiplin.

Kebijakan ini berlaku efektif segera untuk tahun akademik 2023/2024 dan telah disampaikan kepada pimpinan fakultas dan direktur program pascasarjana.

Inisiatif ini sejalan dengan kerangka pendidikan tinggi Indonesia, sebagaimana dirujuk dalam dasar hukum keputusan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.

Pendekatan universitas juga mencerminkan standar penjaminan mutu yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023.